HBK: Masyarakat dan Media Harus Bersinergi Demi Suksesnya New Normal

garisdepan.id – Pada masa pandemi ini, pers harus menjadi alat kontrol sosial, dengan tetap mencermati, mengawasi, dan mengkritisi berbagai kebijakan dan implementasinya yang dilakukan oleh pemerintah. Tentunya dengan tetap didasarkan pada data, fakta dan disampaikan secara proporsional dengan tetap menaati kode etik jurnalistik.

Hal ini disampaikan oleh H. Bambang Kristiono, SE (HBK) saat membuka acara sosialisasi UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers yang digelar di Aula Kantor Dewan Pengurus Cabang Partai Gerindra Kota Mataram, Selasa (9/6/2020) dihadiri oleh beberapa perwakilan media online dan perwakilan berbagai organisasi masyarakat, serta perwakilan dari beberapa kampus di Kota Mataram.

Dihadapan peserta HBK memaparkan secara rinci terkait Undang-undang No 40 tahun 1999 tentang pers. Menurutnya kahadiran pers dalam mendorong pembangunan memang sudah mutlak. Namun Undang-unadang ini, bukan berarti hanya melindungi pekerja pers, tapi kehadiran Undang-undang ini juga untuk melindungi nara sumber (masyarakat).

“Sebagai mitra maka peran pers diperlukan pemerintah dalam mendorong pembangunan dan itu tertuang dalam pilar ke empat demokrasi di Indonesia, bukan hanya itu media juga menjadi alat untuk mencerdaskan bangsa,”

HBK juga menegaskan bahwa acara sosialisasi ini merupakan tugas yang dijalankan sebagai wakil rakyat Pulau Lombok di DPR RI yang mengharuskan untuk membangun komunikasi yang efektif dengan masyarakat dan kelompok-kelompok masyarakat yang ada di Dapil, juga sebagai sarana wakil rakyat dalam memberikan pemahaman aplikasi dari undang-undang yang berdampak langsung dengan masyarakat.

Selain itu juga tentunya pers harus menjalankan fungsi utamanya untuk menyampaikan informasi yang tepat terkait Covid-19 yang mampu mengedukasi masyarakat.
Peran pers membantu pemerintah menyampaikan langkah-langkah untuk mengatasi pandemi virus corona yang terjadi ditengah kompleksnya penanganan virus corona yang terjadi di Indonesia, di Pulau Lombok khususnya.
Pers harus mampu menawarkan hal baru ditengah jenuhnya masyarakat dan mulai melakukan kegiatan dengan sesuka hati mereka tanpa memikirkan dampak terhadap dirinya dan orang lain. Melihat kasus virus corona yang belum dapat dikendalikan sepenuhnya membuat pemerintah Indonesia ingin mengambil langkah “berdamai” dengan virus corona.
Apalagi saat ini pemerintah mulai menggaungkan New Normal untuk mengembalikan produktivitas masyarakat yang sempat terhenti beberapa bulan lalu.
Media dan masyarakat harus mampu bersinergi dalam sosialisasi penerapan disiplin protokol kesehatan yang konsisten. Kerjasama yang melibatkan semua pihak harus optimal dilakukan agar langkah New Normal dapat terlaksana sesuai harapan.
“Kerjasama tersebut tentunya antara Pemerintah, Masyarakat, dan Media yang turut andil dalam mengembangkan tatanan baru ini. Peran media sangat dibutuhkan dalam membangun produktivitas dan kedisiplinan masyarakat untuk menghadapi new normal,” kata HBK.
Pers hendaknya mampu menggunakan strategi penyampaian informasi yang efektif untuk membantu individu dalam beradaptasi dengan keadaan New Normal, serta terus melanjutkan diseminasi informasi terkait protokol kesehatan untuk mencegah penularan Covid-19.

“Pers sebaiknya tetap mendiseminasikan informasi terkini soal pandemi Covid-19 beserta analisis yang dapat dijadikan pijakan untuk membaca situasi dan menciptakan langkah antisipatif,” lanjut Wakil Ketua Komisi I DPR RI ini.

HBK menegaskan, pers sering disebut sebagai pilar demokrasi keempat setelah eksekutif, legislatif dan yudikatif sebagai kontrol dan dilandasi dengan “check and balances” (pengecekan dan keseimbangan).

“Signifikansi peran pers terletak pada parannya untuk menghadirkan kembali realitas yang terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat dalam bentuk kemasan informasi yang sehat bagi masyarakat,” pungkasnya.

Yang tidak kalah pentingnya adalah tentunya dalam pemberitaannya pers harus menjadi tumpuan utama melawan berita bohong (hoaks).

“Tentunya kita juga sebagai masyarakat mendukung dan bersungguh-sungguh dalam mewujudkan kehidupan pers yang bebas, independent, professional, dan bertanggung jawab dari berbagai macam ancaman atau pembatasan,” pungkasnya. (gd01)

Related Posts

by
Previous Post Next Post

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

0 shares