HBK: Pemprov Harus Pikirkan Perusda Bidang Pertanian

SMataram,GARISDEPAN-Keberadaan perusahaan daerah (perusda) Pemprov NTB, belum semuanya optimal. Masih ada perusda yang berjalan ala kadarnya.

Provinsi NTB dikenal memiliki potensi produk pertanian dan holtikultura yang melimpah. Diantaranya Padi, Jagung, Bawang Merah dan Bawang Putih. Selain itu, juga ada potensi Tomat, Stroberi dan Ashitaba (Angelica Keiskei Koidzumi), yang bisa tumbuh dengan sangat subur di daerah Sembalun, Kabupaten Lombok Timur.

Meski demikian, potensi tersebut masih belum mampu dimaksimalkan pengelolaannya, mulai dari hulu (petani) hingga ke hilir, yaitu di tingkat pasca produksi dan pemasaran. Akibatnya, saat panen serentak serta dampak musim penghujan, acap kali harga jual produk pertanian NTB jatuh.

“Disinilah, perlunya ada intervensi dari Pemerintah Daerah. Caranya bagaimana, bisa saja Pemerintah Daerah, melalui perusda yang dibangunnya menjadi pembeli produk pertanian rakyatnya, sehingga petani kita tidak mengeluh manakala terjadi musim panen serentak atau adanya gangguan alam, yang salah satunya adalah terjadinys musim penghujan,” ujar Ketua Badan Pengawas dan Disiplin (BPD) Partai Gerindra, yang juga Caleg DPR RI Nomor Urut-1, dari Dapil NTB-II/P. Lombok ini, H. Bambang Kristiono (HBK), Selasa (19/2).

HBK mengaku, keberhasilan Pemprov Bali yang telah mampu mendorong perusdanya untuk masuk menjadi pemain utama pada sektor pertanian, dan ini layak ditiru oleh Pemprov NTB. Selain itu, sosok Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo yang ikut masuk mengintervensi kebijakan warganya terkait persoalan pertanian melalui rantai TPID (Tim Pengendali Inflasi Daerah), secara online, harus pula ikut diterapkan oleh Pemprov NTB.

Menurut HBK, intervensi Pemda Prov NTB sangat diperlukan dalam mengetasi persoalan pertanian NTB.

“Ketimbang kita punya Perusda, tapi banyak diantaranya yang merugi dan tidak optimal kinerjanya, mendingan Perusda yang ada itu, diperkuat dan dioptimalkan di sektor pertanian dan hortikultura NTB,” kata HBK .

HBK menjelaskan, pertumbuhan ekonomi NTB yang jauh melampaui pertumbuhan ekonomi Nasional pada tahun 2017 lalu, tidak lain semenjak adanya kebijakan ekspor tambang dikurangi, dan pertumbuhan ekonomi NTB terbantu atau terdorong oleh sektor pertanian.

Menurut dia, sebagai peringkat kedua penyumbang PDRB terbesar bagi Pemprov NTB, maka produksi sektor pertanian NTB seyogyanya diimbangi dengan intervensi kebijakan yang menguntungkan para pelakunya, utamanya adalah para petani. Apalagi, kendala utama dari sektor pertanian NTB sesungguhnya sudah sangat jelas, yaitu terletak pada distribusi, pemasaran dan nilai tambah, khususnya industrialisasi sektor pertanian ini.

“Nah, disitu Pemda NTB itu harus hadir. Perusda kita dorong untuk masuk dan mengambil peran strategis dalam bidang pertanian. Caranya, tinggal bekali Perusda itu dengan sentuhan teknologi informasi atau Startup terkait pemasaran, sehingga arus distribusi ke penjual utamanya atau end user bisa langsung dilayani oleh Perusda NTB,” jelas HBK.   

HBK menjelaskan, dengan nilai tukar petani yang baik turun, merupakan indikator kesejahteraan petani itu, maka harus ada upaya dan inovasi lagi yang bisa mendorong tingkat kesejahteraan petani. Apalagi saat ini kondisi perekonomian NTB tengah dilanda kekacauan akibat dampak dari pengaruh pascagempa bumi beberapa waktu lalu itu. Oleh karena itu, cara yang tepat guna menjaga kestabilan ekonomi NTB, hanya dengan fokus menggerakkan sektor pertanian.  

“Disitulah, fokus yang harus disasar oleh Pemda NTB. Makanya, pilihan mengoptimalkan Perusda agar tidak rugi adalah opsi utamanya,” tandasnya.

Yang pasti, tambah HBK, jika pemain pertanian adalah Pemda sendiri, ia yakin kesejehteraan petani NTB tinggal menunggu waktu, karena kendala-kendala yang ada selama ini sudah bisa diatasi.

“Perusda yang bakal menjadi pembeli, pengumpul, serta penjual produk pertanian para petani NTB,”tandas HBK menjelaskan.(lia)

Tags: HBK, Pertanian, Perusda NTB

Related Posts

by
Previous Post Next Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

138 shares